Catatan 100 Hari Kerja Nadjmi-Jaya, Pelayanan Bertele-tele, Pengamat Menilai Seperti Tak Punya Arah

Waktu Baca : 4 menit
BANJARBARUKLIK.COM – Tanggal 17 Februari 2012, Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani dan wakilnya Darmawan Jaya Setiawan resmi dilantik sebagai kepala daerah. Tiga bulan memimpin, masyarakat menilai keduanya belum mampu memberikan perubahan. Bahkan, sejumlah janji kampanye yang dilontarkan saat pilkada belum teralisasi.
Foto via Facebook Banjarbaru Dalam Lensa

BANJARBARUKLIK.COM – Tanggal 17 Februari 2016, Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani dan wakilnya Darmawan Jaya Setiawan resmi dilantik sebagai kepala daerah. Tiga bulan memimpin, masyarakat menilai keduanya belum mampu memberikan perubahan. Bahkan, sejumlah janji kampanye yang dilontarkan saat pilkada belum teralisasi.

“Kami terus terang saja selama punya walikota baru belum terasa bedanya dengan yang dulu,” ucap salah satu ketua RT di Kecamatan Landasan Ulin, Senin 23 Mei 2016.

Read More

Menurut pria yang meminta identitasnya tak dipublikasikan ini, salah satu yang masih menjadi keluhan masyarakat adalah layanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Hingga kini, masyarakat masih menemui banyak kesulitan dalam pengurus dokumen kependudukan tersebut. “Waktu pengurusannya masih terlalu lama dan bertele-tele,” ujarnya.

Pria yang sudah beberapa tahun menjadi RT ini mengaku kecewa, lantaran yang digaungkan sebagai keberhasilan adalah penyebutan Banjarbaru oleh maskapai yang mendarat dan terbang dari dan ke Bandara Syamsudin Noor, juga hibah tanah dan bangunan dari Kabupaten Banjar. “Itu tidak menyentuh langsung kepada kami sebagai masyarakat,” tegasnya.

Menurut sang ketua RT ini, harapan masyarakat sebenarnya tak muluk-muluk. Salah satunya, mudah mengurus dokumen kependudukan. “Bayangkan, warga kami harus berangkat usai subuh ke Kantor Dukcapil, itupun hanya dapat nomer antrean,” terangnya.

Hal lain yang menurutnya belum terealisasi adalah santunan kematian cair dalam satu minggu. Padahal ini masuk dalam sembilan program prioritas dan janji kampanye. “Terus terang di RT saya pak Nadjmi menang besar, tapi saya harus jujur masalah santunan kematian ini masih jauh dari harapan,” ungkapnya.

Ia menyebut, beberapa warganya yang meninggal di tahun 2015 saja, sampai sekarang ahli warisnya belum menerima santunan. “Padahal semua syarat sudah lengkap,” sebutnya.

Terpisah, Kabag Humas Setda Kota Banjarbaru Johan Arifin mengakui, layanan kependudukan memang masih belum sesuai harapan masyarakat. Namun ia memastikan bahwa proses perbaikan layanan terus dilakukan. Johan juga menyebut perbaikan layanan kependudukan dipantau langsung oleh wakil walikota.

“Misalnya penumpukan dokumen KK sekarang sudah mulai didistribusikan layanannya di kecamatan, ini memang perlu waktu agar sesuai dengan harapan masyarakat,” terangnya.

Mengenai janji kampanye santunan kematian cair dalam seminggu, Johan menjelaskan berbagai upaya sudah ditempuh agar janji bisa terealisasi. Salah satunya Bagian Kesra Setda Kota Banjarbaru terus berkoordinasi dengan BPKAD, kecamatan dan kelurahan agar layanan santunan kematian bisa sesuai dengan harapan masyarakat.

“Sekarang Bagian Kesra masih fokus menyelesaikan tunggakan santunan kematian yang terdahulu,” tandasnya.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Lambung Mangkurat, Setia Budhi menilai kepemimpinan Nadjmi-Jaya seperti tak punya arah tujuannya.

“Banjarbaru seperti belum mempunyai grand desain pembangunan seperti apa, jadi seperti tidak punya arah tujuan,” ujarnya.

Menurut akademisi yang tinggal di Banjarbaru ini, dirinya belum melihat hal penting yang dilakukan dalam seratus hari kepemimpinan walikota dan wakil walikota. Walikota justru banyak menampilkan klaim keberhasilan yang tidak menyentuh langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Seharusnya ada prioritas, program populer apa sih yang dijalankan, rasanya saya belum melihat,” cetusnya.

Ia memberikan contoh salah satu kebijakan yang diambil yakni pembatasan izin baru ritel modern. Kebijakan ini menurut Setia Budhi bukan hal yang prioritas. Yang lebih penting menurutnya adalah program menumbuhkan UKM dan gerakan ekonomi rumah tangga.

“Banjarbaru ini banyak orang kreatif, saya belum melihat ada sentuhan pemerintah di sini, padahal kita sudah masuk MEA, kita harus bisa bersaing kalau mau bertahan,” cetusnya lagi.

Akademisi yang juga punya banyak pengalaman penelitian tentang kebijakan publik ini mengkritik janji kampanye santunan kematian cair dalam seminggu. Menurutnya janji itu sepertinya sederhana dan mudah direalisasikan. Kenyataannya, publik belum merasakan ada perubahan.

“Sekarang muncul lagi slogan Banjarbaru Berkarakter, itu dari mana, saya juga tidak melihat ada program yang mengarah ke sana, jadi seperti berjalan tanpa rel,” tegasnya.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, Setia Budhi menyarankan walikota dan wakil walikota untuk lebih banyak membuka ruang dialog. Tujuannya agar aspirasi masyarakat bisa didengar dan segera dilakukan perbaikan.

“Saya harap 100 hari kedua nanti walikota bisa lebih fokus memilah mana yang prioritas,” harapnya. (radarbanjarmasin/24/5/2016)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *