Buang-buang Duit Bikin Perda Sampah, Sudah Jadi Ternyata 'Mandul'

Buang-buang Duit Bikin Perda Sampah, Sudah Jadi Ternyata 'Mandul'

Banjarbaru Klik
December 26, 2018

Selain menghabiskan waktu, memproduksi satu Pertauran Daerah juga memakan biaya. Entah itu biaya studinya, hingga biaya remeh seperti konsumsi orang-orang yang menggodok Perda itu. 

Selain menghabiskan waktu, memproduksi satu Pertauran Daerah juga memakan biaya. Entah itu biaya studinya, hingga biaya remeh seperti konsumsi orang-orang yang menggodok Perda itu.


Banjarbaruklik.com -- Penegakan Perda No 32 tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan di Kota Banjarbaru sepertinya masih belum berlaku alias 'mandul'. Buktinya, masih banyak warga yang acuh terhadap Perda tersebut.

Padahal dalam Perda tersebut di bagian Larangan tepatnya di Pasal 18. Tertera bahwa ada regulasi yang mengatur soal ketentuan bagaimana persampahan di Banjarbaru.

Bahkan ketentuan pidananya pun turut dimuat di Perda tersebut. Ancaman maksimalnya enam bulan pidana atau denda maksimal Rp50 juta.

Contoh yang kerap ditemui di lapangan adalah terkait jadwal membuang sampah oleh warga ke TPS. Disebutkan di Perda, bahwa membuang sampah di TPS hanya boleh dilakukan pada pukul 18.00-06.00 Wita. Di luar jam tersebut termasuk melanggar.

Belum lagi masih ditemukannya sampah-sampah berhamburan di luar TPS. Namun hal ini belum ada penindakan oleh Pemerintah Kota. Baik melalui SKPD terkait maupun penindakan oleh Satuan Penegak Perda.

Kasatpol PP, Marhain Rahman menyebut kalau memang Perda larangan soal sampah ini benar adanya.

Namun untuk penindakan pelanggaran, pihaknya sebutnya menunggu instruksi dan inisiatif dari SKPD yang berwenang. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Banjarbaru.

"Dari pihak kita (Satpol PP) tentu sangat siap jika memang ada instruksi terkait Perda tentang sampah tersebut. Namun hingga sekarang belum ada koordinasi ataupun rapat terkait hal ini, jadi kita akan menunggu. Sebab hal ini harus dimulai dari SKPD terkait dahulu baru kita yang melakukan penindakan," katanya.

Secara terpisah, Kabid Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Banjarbaru, Subhan memang mengakui bahwa Perda larangan tentang sampah ini belum optimal berjalan.

"Benar belum diterapkan. Sejauh ini, sanksinya juga belum ada meskipun ada yang melanggar," jawabnya seperti dilberitakan Radar Banjarmasin, Selasa (25/12/2018).

Soal alasan kenapa tidak berlaku. Subhan menjawab kalau terkait hal ini belum ada dibahas secara bersama-sama dan lintas sektor.

"Dengan laporan ini, tentu kita akan koordinasikan secepatnya. Tahun depan akan kita bahas," ujarnya.

Memang kata Subhan, di lapangan sendiri dirinya banyak menemui pelanggaran Perda dari warga. Baik tentang larangan jam buang hingga masalah klasik. Tumpukan sampah di luar TPS Resmi.

"Sebetulnya plang imbauan lengkap dengan poin-poin Perdanya sudah kita pasang. Cuma memang warga juga belum begitu memperhatikan, ini jadi evaluasi kita," sebutnya.

Ia pun tak menampik akan merencanakan sharing dengan daerah-daerah lain. Yang mana sudah menerapkan sanksi terkait pelanggaran terhadap persampahan di wilayahnya.

"Hal ini harus dibahas secara komprehensif, SOP (Standar Operasional Prosedur) nya bagaimana, dari sisi hukum seperti apa. Jadi ini harus dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan berbagai pihak," ujarnya. (adm)