Kebijakan Larangan Kantong Plastik untuk Siapa?

Pemerintah kota Banjarbaru mulai menerapkan aturan larangan penggunaan kantong plastik di ritel-ritel modern.  Ritel tak berdaya meski omsetnya terancam turun.  Sedangkan konsumen juga merasakan dampak.  Lalu untuk siapa kebijakan ini ? 


Pemerintah kota Banjarbaru mulai menerapkan aturan larangan penggunaan kantong plastik di ritel-ritel modern.  Ritel tak berdaya meski omsetnya terancam turun.  Sedangkan konsumen juga merasakan dampak.  Lalu untuk siapa kebijakan ini ?

Saat ini, sudah ada sejumlah minimarket yang menerapkan kebijakan tersebut. Seperti halnya, salah satu retail modern yang ada di Jalan Trikora, Kelurahan Guntung Manggis, Banjarbaru.

Jika ingin berbelanja di sana, pembeli disarankan membawa kantong atau tas sendiri. Supaya, mudah membawa barang belanjaan. Sebab, kasir toko tidak memberikan kresek ataupun kantong lainnya.

"Kami sudah sekitar dua pekan tidak menyediakan kantong plastik. Sesuai peraturan Walikota Banjarbaru," kata Rahmi, salah seorang kasir di toko modern tersebut.

Dia menambahkan, awalnya banyak pembeli yang kebingungan bagaimana cara membawa barang belanjaan. Karena, belum tahu bahwa mereka tidak lagi diberi kresek. Namun, pihak toko menyiasatinya dengan cara memberikan kotak kardus sebagai penggantinya. 

"Sekarang pembeli sudah tahu semua. Jadi, kalau mau belanja banyak mereka yang membawa kantong sendiri," tambahnya.

Secara terpisah, Kasi Pengelolaan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Banjarbaru Eka Shanty menjelaskan, kebijakan pengurangan kresek sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 66 tahun 2016. 

"Akhir tahun ini masih tahap percobaan. Jadi, baru sebagian minimarket yang menerapkannya," jelasnya.

Dia mengungkapkan, Pemko Banjarbaru menargetkan pengurangan kantong plastik bisa maksimal pada Januari 2019.

"Awal tahun depan semua toko modern tidak boleh lagi menyediakan kresek. Sebab, tahun ini sudah kami sosialisasikan," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan saat memimpin sosialisasi pengurangan kresek baru-baru tadi menyampaikan, pengurangan kantong plastik merupakan salah satu gerakan kampanye nasional yang perlu dilaksanakan dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat pelaku usaha.

"Tujuan kita untuk mengurangi bahaya dari penggunaan kantong plastik, karena bahannya mengandung racun," ucapnya.

Dijelaskannya, racun yang ada di plastik dapat mencemari makanan dan lingkungan. Sehingga, akan berdampak kepada tubuh manusia dan hewan. 

"Lebih baik kita gunakan produk Banjarbaru yang sudah menasional yaitu tas dan bakul purun berasal dari Kampung Purun, di Kelurahan Palam," ujarnya.

Berdasarkan data Dinas LH Banjarbaru, produksi sampah masyarakat Kota Idaman cukup banyak. Dalam sehari di kisaran 100 sampai 120 ton. Dari jumlah itu, 20 hingga 30 persennya merupakan sampah plastik. 

"Sampah yang terkumpul ini datang dari 112 TPS resmi dan 60 TPS liar," kata Kabid Persampahan Dinas LH Banjarbaru, Subhan.

Dia menyebut, besarnya produksi sampah membuat TPA Gunung Kupang hampir tidak mampu untuk menampungnya. 

"Dari data tim kita, paling lama TPA Gunung Kupang bakal penuh pada akhir 2019,” ungkapnya.

Apabila TPA penuh, Subhan mengatakan ada dua solusi yang akan ditempuh. Yang pertama, mengalihkan pendistribusian sampah ke TPA Regional yang juga berada di kawasan Gunung Kupang. 

“Teknis dan mekanismenya masih diatur dengan pihak provinsi," paparnya.

Solusi kedua ialah dengan memilah jenis sampah yang bisa bermanfaat untuk didaur ulang. 

"Dari perhitungan kami, cara ini akan mengurangi sebesar 30 persen sampah. Jadi sebagian masih bisa ditampung di TPA Gunung Kupang," pungkas Subhan.

Lebih Dahulu Diterapkan Banjarmasin


Pemko Banjarmasin mulai melarang penyediaan kantong plastik di ritel sejak pertengahan 2016. Dua tahun berjalan, pemko mengklaim 52 juta lembar kresek berhasil dicegah dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Ide itu bermula dari Gerakan Diet Kantong Plastik yang digalakkan pemerintah pusat. Guna mengurangi penggunaan kantong plastik, konsumen diharuskan membeli. Ritel dilarang menyediakan kresek secara gratis.

Merasa gerakan itu kurang menggigit, terbit lah Peraturan Wali Kota Banjarmasin No 18 Tahun 2016. 

Protes dan cibiran datang bertubi-tubi. Dari warga kota hingga lembaga perlindungan konsumen. 

Namun, pelarangan itu menunjukkan hasil. Bukan hanya dampak positif bagi lingkungan, tapi juga ternyata bagi keuangan daerah. Kementerian Keuangan menyetujui dana transfer tambahan untuk APBD 2019 Banjarmasin.

Sebagai penghargaan atas upaya pengurangan sampah plastik. Bukan sekadar apresiasi, tapi juga trik untuk mendorong daerah-daerah lain mengikuti jejak Banjarmasin.

"Insentif daerah ditambah Rp9,5 miliar. Itu reward atas pelarangan kantong plastik. Yang kini mulai ditiru kota-kota lain," kata Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. 

Balikpapan dan Bandung telah menerapkan larangan serupa, disusul Banjarbaru.

Pemko kini sedang memikirkan untuk memperluas skala larangan tersebut. Menyasar apotik hingga pasar tradisional. Ujian sebenarnya ada di pasar. Yang menjadi sumber utama sampah plastik.

"Target wali kota, minimal ada satu pasar yang bisa menjadi percontohan. Masih dirembukkan. Kalau sudah ditetapkan, baru disusun teknisnya. Bagaimana agar tidak kelewat merugikan pedagang," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin, Mukhyar.

Yang digadang-gadang layak menjadi percontohan yakni Pasar Pandu di Banjarmasin Timur, Pasar Telawang di Banjarmasin Barat, dan Pasar Teluk Dalam di Banjarmasin Tengah.

Dari 700 ribu jiwa penduduk Banjarmasin, setiap hari muncul 580 sampai 600 ton sampah. Sementara luas TPA Basirih di Jalan Gubernur Subarjo hanya 39,5 hektare. 

Jika tak ada kebijakan pengurangan sampah, diprediksi umur TPA itu tersisa lima tahun saja. 

Disebutkan Mukhyar, dari 600 ton sampah, 84 ton diantaranya merupakan sampah plastik. Sejak Perwali No 18 berlaku, terjadi pengurangan sampah hingga 62 ton perhari.  (adm)

Source: Radar Banjarmasin

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel