Tsunami Selat Sunda Ternyata Sudah Diramalkan, Tapi Banyak yang Tak Percaya

Tsunami di kawasan Selat Sunda ternyata sudah diramalkan dalam hasil penelitian BPPT. Namun, banyak yang tak percaya hasil penelitian itu. Bahkan lembaga penelitinya sempat hendak dipolisikan.


Tsunami di kawasan Selat Sunda ternyata sudah diramalkan dalam hasil penelitian BPPT. Namun, banyak yang tak percaya hasil penelitian itu. Bahkan lembaga penelitinya sempat hendak dipolisikan.


Indonesia kembali berduka menyusul bencana tsunami yang menghantam kawasan Selat Sunda, Sabtu (22/12/2018) malam.

Data BNPB menyebut, hingga Minggu malam setidaknya tercatat 281 orang tewas, 1.016 luka-luka, dan 57 orang hilang. Ratusan rumah, kendaraan dan sejumlah hotel serta perahu rusak berat.

Tsunami yang menerjang kawasan Selat Sunda ternyata sudah diramalkan dalam hasil penelitian BPPT. Bahkan hasil riset tersebut sempat membuat heboh, banyak yang tak percaya, lembaga penelitinya sempat hendak dipolisikan.

Media bbc.com sempat memberitakan pada 9 April 2018 dengan judul
'Potensi tsunami 57 meter': Bisakah polisi mempidanakan penelitian ilmiah?.

Hasil riset bahwa ada potensi tsunami di Pandeglang Jawa Barat setinggi 57 meter akibat gempa bumi 'megathrust' itu sempat membuat kehebohan.

Informasi itu tersebar lewat presentasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pekan lalu.


Yang mengejutkan, polisi bermaksud melakukan proses hukum terhadap Badan Meteorologi Klimatologi dan geofisika (BMKG) dan BPPT. Alasannya? Hasil penelitian itu dianggap "meresahkan dan menghambat investasi."

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten, Kombes Abdul Karim mengatakan dengan pernyataan itu muncul beberapa kekhawatiran. 


Pertama, muncul kekhawatiran berlebihan masyarakat di Pandeglang. Kedua, terkait investasi di Pandeglang.

"Pengaruhnya sampai di sana. Investor jadi takut karena akan ada tsunami," kata Kombes Abdul karim seperti dikutip dari laman bbc.com, Senin (24/12/2018).

"Surat panggilan kita layangkan untuk dihadirkan Rabu dan Kamis. Semuanya (dipanggil), penyelenggara seminar, BMKG, dan ahlinya," timpal Abdul Karim.

Tsunami di kawasan Selat Sunda ternyata sudah diramalkan dalam hasil penelitian BPPT. Namun, banyak yang tak percaya hasil penelitian itu. Bahkan lembaga penelitinya sempat hendak dipolisikan.

Masih dari sumber yang sama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati kepada BBC Indonesia pada Senin (9/4/2018) mengatakan masih akan memeriksa apakah BMKG telah menerima surat pemanggilan dari Polda Banten tersebut.

"Namun kami sebenarnya sudah komunikasi. Kami selalu komunikasi, koordinasi, bahkan dengan Gubernur Banten. Jadi kepala pusat gempa dan tsunami sudah berkunjung dan besok (Selasa) akan melakukan sosialisasi dengan pemerintah provinsi Banten untuk agar konteksnya masyarakat waspada tapi tetap tenang," ungkap Dwikorita.

Menurutnya, angka 57 meter adalah kajian yang sangat awal dari peneliti BPPT dan bukan BMKG yang mengumumkan.

"Kalau menurut UU Nomor 31 tahun 2009, itu otoritas untuk menyampaikan ke publik atau diseminasi ke publik tentang gempa bumi dan tsunami, otoritas itu ada di BMKG. Jadi kalau kami tidak menyampaikan itu adalah salah. Namun dalam menyampaikan ke publik, ada prosedurnya. Informasi yang disampaikan ke publik itu harus info yang benar-benar sudah didukung oleh data yang valid, akurat," kata Dwikorita.

Selama data itu belum teruji atau tervalidasi dan terverifikasi, menurut Dwikorita, informasi itu tidak akan mereka sebarkan.

Informasi potensi tsunami itu disampaikan oleh Perekayasa Bidang Kelautan Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai (BTIPDP) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Widjo Kongko dalam kegiatan Seminar Ilmiah oleh BMKG dalam rangka memperingati Hari Meteorologi Dunia ke-68 yang dilaksanakan Selasa (3/4/2018) di Gedung Auditorium BMKG, Jakarta dengan topik Sumber-sumber Gempabumi dan Potensi Tsunami di Jawa Bagian Barat.

Dwikorita mengatakan bahwa kepakaran dan reputasi Widjo Kongko dalam penelitian soal gempa "tak bisa dipungkiri". Dan seminar ilmiah itu, menurut Dwikorita, memang rutin diadakan untuk menambah informasi dan data yang bisa menjadi acuan bagi BMKG.

Namun, penelitian awal yang disampaikan oleh Widjo Kongko kemudian "sudah tersebar".

"Hasil penelitian itu belum menjadi acuan kami. Belum ada data yang kami jadikan acuan yang menunjukkan tinggi tsunami mencapai 57 meter," ujar Dwikorita.

Sementara itu, Direktur Reskrimsus Polda Banten, Komisaris Besar Abdul Karim, akan mengecek hasil penelitian yang dilakukan Widjo Kongko.

"Belum bisa diuji, hasil analisis yang belum bisa duji. Akan kita cek penelitian dari mana," kata Abdul Karim.

Polisi juga berencana meminta keterangan ahli terkait hasil penelitian yang disampaikan Widjo Kongko.

"Kalau hasilnya berbeda, (konsekuensi pidana) harus kena menurut saya," kata Abdul Karim. "Kita kan mau lihat dulu motifnya, apa dasarnya dia mengatakan seperti itu dan dirilis media."

Di media sosial, warganet memberikan tanggapan yang beragam. Ada yang membagikan informasi tersebut sambil menulis, "tetap berdoa" atau "tetap aman" dan ada juga yang menyatakan bahwa BPPT "pesimis dan menakut-nakuti".

Beberapa akun yang menyebarkan informasi soal kebencanaan, seperti akun milik juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, @Sutopo_PN dan @infobencana juga ikut memberikan klarifikasi atas bagaimana informasi tersebut seharusnya ditanggapi.

Sementara itu, BPPT juga sudah mengeluarkan penjelasan lengkap pada Jumat (06/04) untuk menanggapi berbagai pertanyaan yang muncul akan potensi tsunami tersebut,

Menurut mereka, paparan soal potensi tsunami di Jawa bagian Barat merupakan "hasil kajian awal, di mana sumber-sumber tsunami adalah dari gempa bumi "megathrust" yang peta-petanya telah diterbitkan dalam buku "Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017" yang disusun oleh Pusat Studi Gempa Nasional PusLitBang Perumahan & Pemukiman BaLitBang Kementerian PUPR, peta pada halaman 345: C7 Segmentasi dan Mmaks Subduksi Indonesia."

BPPT juga menyatakan bahwa potensi tsunami di Jawa bagian Barat adalah "hasil kajian akademis awal dari simulasi model komputer dari skenario terburuk" atau dari "data sekunder dengan resolusi rendah".

Dalam skenario terburuk itu, indikasi potensi ketinggian tsunami di wilayah pantai utara Jawa Bagian Barat (Bekasi hingga Serang) adalah maksimum hingga ~25 m, dan di wilayah pantai barat-selatan (Pandeglang hingga Ciamis) adalah maksimum hingga 50m.

BPPT juga menyarankan perlunya kajian menggunakan data yang lebih akurat, khususnya di daerah perairan pantai.

Namun mereka juga menegaskan, Meskipun ini adalah hasil kajian awal, tetapi telah mengindikasikan adanya potensi tsunami yang besar di sepanjang pantai Jawa Bagian Barat.  (adm)

Sumber : bbc.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel