Banjarbaru Empat Kali Berturut-turut Raih Opini WTP

Banjarbaru Empat Kali Berturut-turut Raih Opini WTP

May 28, 2019

PENGHARGAAN: Pemerintah Kota Banjarbaru kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018.

Banjarbaruklik - Pemerintah Kota Banjarbaru kembali raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018.  Opini WTP ini adalah yang keempat kalinya secara berturut-turut diraih oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2018 diterima oleh Walikota Banjarbaru H. Nadjmi Adhani dan Ketua DPRD Kota Banjarbaru H. AR. Iwansyah dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan Tornanda Syaifullah, S.E., M.M., Ak di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu (22/5).

Walikota Banjarbaru H. Nadjmi Adhani mengaku sangat bersyukur atas diraihnya Opini WTP. “Alhamdulillah ini tahun keempat secara berturut-turut kita menerima Opini WTP.  Kami sangat berterima kasih kepada seluruh aparatur yang telah bekerja keras sehingga laporan keuangan bisa sesuai ketentuan," ucapnya.

Ia juga berharap kedepannya akuntabilitas, transparansi serta penyajian laporan keuangan kita semakin baik, semakin berkualitas dan tentu saja kita berharap raihan ini diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita.  Artinya perencanaan pembangunan dan manajemen keuangan kita tepat sasaran untuk menyentuh dan mensejahterakan masyarakat Kota Banjarbaru.

Sementara Ketua DPRD Kota Banjarbaru H. AR. Iwansyah mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bekerja dengan baik dan telah menyajikan pertanggung jawaban keuangan tahun 2018 sehingga Kota Banjarbaru kembali meraih predikat Opini WTP.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang diserahkan hari ini ada tiga laporan, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. (*)