Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Pengamat ULM: Kalsel Lebih Representatif

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Pengamat ULM: Kalsel Lebih Representatif

July 18, 2019

Masjid Agung Al Munawarah kota Banjarbaru

Banjarbaruklik - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan pulau Kalimantan menjadi calon kuat untuk dijadikan lokasi ibu kota baru pengganti DKI Jakarta.

"Hampir pasti ke Pulau Kalimantan, kemudian tinggal lokasinya," kata Bambang usai rapat kerja di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

Bambang melanjutkan, rencana pemindahan ibu kota tak lepas dari keinginan pemerintahan Joko Widodo melakukan pemerataan ekonomi.
Menurutnya, selama ini kegiatan ekonomi masih terfokus di Pulau Jawa, sehingga dibutuhkan pemerataan ke daerah lain.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan, pemindahan ibu kota negara jika direalisasikan pasti ke wilayah Kalimantan. Apakah itu nanti di Kalimantan Selatan, Tengah, Timur maupun lainnya.

Hal itu disampaikan Rudy saat menjadi nara sumber dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara, Kalimantan untuk Indonesia, yang mengangkat tema "Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable" di Banjarbaru, Kalsel, Senin.

Menurut Rudy, Kalimantan merupakan daerah di tengah wilayah Indonesia. Harapannya ibu kota dipindahkan ke tengah agar Indonesia-sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia. "Itulah mengapa Kalimantan menjadi pilihan, selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana," ujarnya.

Pemindahan ibu kota negara ini, kata dia, akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, juga mendorong perdagangan antarwilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil rapat terbatas kabinet pada 29 April 2019, Presiden RI memberi arahan untuk memilih alternatif ketiga, yaitu ke luar Jawa.
Beberapa syararat untuk bisa menjadi ibu kota yaitu, harus berada di tengah NKRI untuk memudahkan akses dari seluruh provinsi serta harus dapat mendorong pemerataan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia.

Terdapat tujuh kriteria penentuan lokasi yang digunakan. Salah satunya yakni lokasinya yang strategis dan bebas dari bencana gempa bumi, gunung berapi maupun tsunami.

Hingga saat ini, Kementerian PPN/Bappenas masih dalam proses merampungkan kajian untuk menentukan lokasi pasti pemindahan ibu kota negara. "Ini adalah seri Dialog Ibu Kota Negara untuk tiga lokasi di Kalimantan. Setelah dari sini, kami akan ke Palangkaraya dan Balikpapan," katanya.

Lantas bagaimana menurut pengamat di Banua? Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sekaligus Ketua Pusat Studi ASEAN ULM Dr Budi Suryadi Msi Pemindahan ibukota RI sudah merupakan keharusan dalam rangka masa depan pembangunan politik NKRI.

Pemindahan ibukota ini menurutnya memerlukan persiapan yang besar untuk kesuksesannya. Bisa dibayangkan yang akan pindah tidak saja perkantoran segenap fasilitasnya tetapi juga pegawai birokrasinya.

“Sebenarnya Kalsel lebih representatif sebagai tempat ibu kota dibandingkan provinsi lainnya yang ada di Kalimantan. Kalimantan Selatan banyak memenuhi persyaratan sebagai tempat pemindahan ibukota RI tersebut,” ucap Budi.

Menurutnya syarat pemindahan ibu kota RI di Kalsel sudah memenuhi syarat yaitu aspek ketersediaan lahan, topografi lahan, jarak dengan pemukiman penduduk, keberagaman etnis, akses laut dan juga darat. (rev)