Kota Banjarbaru Belum Memiliki Alat Pengukur Kualitas Udara di Fasilitas Umum

Kota Banjarbaru Belum Memiliki Alat Pengukur Kualitas Udara di Fasilitas Umum

July 08, 2019

Alat Pengukur Kualitas Udara *ilustrasi*

Banjarbaruklik - Indeks Kualitas udara di tempat umum sangat diperlukan untuk menjadi acuan warga ketiga berkegiatan di tempat terbuka.

Untuk itu, diperlukan sebuah alat yang secara otomatis dapat menginformasikan indeks kualitas udara di tempat-tempat umum apalagi ketika musim kemarau.

Ironisnya hingga kini belum ada sebuah alat pengukur indeks kualitas udara di Kota Banjarbaru.

Sementara di Banjarmasin sudah ada. Bentuknya layaknya jam digital yang tertampung di biloard. Jika kualitas udara itu buruk maka ada ada angka penilaian yang ditampilkan.

Karena di Banjarbaru belum ada, maka ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemangku kebijakan dan kepentingan di Banjarbaru.

Menurut Kepala Dinas LH Banjarbaru, Sirajoni untuk mengukur kualitas udara di Banjarbaru sementara ini menggunakan alat yang ada di kantor dinas DLH, yang kemudian udara itu dibawa dan diuji.

"Namun kalau yang terpampang secara umum itu masih belum punya kami," kata Sirajoni.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Wahyuddin Noor mengatakan ada bantuan dari BNPB berupa alat. Pertama alat pemadam busa dan kedua alat pengotrol udara.

"Nah untuk alat pengotrol udara ini masih belum. Nanti akan penggunaan ya bagaimana kita akan cek dan jika memungkinkan di umum kita akan pasang di lokasi yang belum ada," kata Wahyuddin Noor.

Disebutnya, lokasi yang harus ada alat pengontrol kualitas udara di Banjarbaru itu yakni semisal di Bandara, sebab menurut Wahyuddin itu kawasan objek vital yang perlu adanya alat ini guna mengetahui indeks kualitas udara sekitar.

"Nanti kalau sudah siap, selain di pasang di Bandara juga bisa nanti satunya dipasang di Martapura," kata Wahyuddin Noor.

Sementara itu, Wahyuddin, memang dilihat tahun 2017 kasus kejadian Hot Spot sangat minim karena dibantu dengan hujan alias cuaca, dan di 2018 ini naik, sehingga potensi ini harus diantisipasinya di 2019.

Karena itu BPBD di 2019 ini, BPBD Kalsel membuat strategi karhutla 2019 , lebih mengedepankan pencegahan dengan mensosialisasikan sanksi hukum kepada masyarakat dan perusahaan , dan mengutamakan keterlibatan masyarakat setempat dalam menjaga wilayahnya dari kebakaran lahan serta meningkatkan manajemen komando dan jumlah personil melalui keterlibatan pasukan TNI/Polri /perusahaan/masyarakat/Manggala Agni / satuan damkar/MPA/dan sejenisnya.(*)


sumber : tribunnews